Wellington – Seorang anggota parlemen Selandia Baru, Chloe Swarbrick, diperintahkan meninggalkan ruangan parlemen saat perdebatan sengit membahas respons pemerintah terhadap Palestina sedang berlangsung. Swarbrick diusir karena komentar yang dilontarkannya saat perdebatan itu memanas.
Perdebatan mendesak digelar oleh parlemen setelah pemerintah Selandia Baru mengatakan, pada Senin (11/8), bahwa negara itu sedang mempertimbangkan posisinya mengenai apakah akan mengakui negara Palestina.
Pernyataan semacam itu disampaikan Wellington setelah sekutu dekatnya, Australia, mengumumkan rencana untuk mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang.
Langkah Canberra itu menyusul Prancis, Inggris, dan Kanada yang juga akan mengakui negara Palestina dalam forum yang sama bulan depan.
Swarbrick yang merupakan salah satu pemimpin Partai Hijau, seperti dilansir Reuters, Selasa (12/8/2025), mengatakan Selandia Baru “lamban” dan “keluar jalur”. Dia juga menyebut kurangnya keputusan tegas dari pemerintah, sangat memuakkan.
Swarbick kemudian menyerukan beberapa anggota pemerintah untuk mendukung rancangan undang-undang (RUU) yang mengatur soal “penjatuhan sanksi kepada Israel atas kejahatan perangnya”. RUU itu diajukan oleh Partai Hijau pada Maret lalu dan didukung oleh semua partai oposisi di Selandia Baru.
“Jika kita mendapatkan enam dari 68 anggota parlemen dari kubu pemerintah yang memiliki keberanian, kita dapat berdiri di sisi sejarah yang benar,” kata Swarbrick dalam komentarnya.
Komentar itu membuat Swarbrick ditegur, dengan ketua parlemen Selandia Baru, Gerry Brownlee, menyebutnya “sama sekali tidak dapat diterima”. Brownlee meminta Swarbrick untuk menarik kembali komentarnya tersebut dan meminta maaf.
Namun Swarbrick menolak dan dia kemudian diperintahkan untuk meninggalkan ruangan parlemen.
Tak lama setelah itu, Brownlee mengklarifikasi bahwa Swarbrick dapat kembali menghadiri perdebatan di parlemen pada Rabu (13/8) besok. Namun jika dia masih menolak minta maaf, sebut Brownlee, maka dia akan kembali dikeluarkan dari ruangan parlemen.
Selandia Baru sebelumnya mengatakan akan mengambil keputusan pada September mendatang soal apakah mereka akan mengakui negara Palestina.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Winston Peters mengatakan kepada parlemen bahwa sepanjang bulan depan, pemerintah akan mengumpulkan informasi dan berdiskusi dengan para mitra, yang akan menjadi dasar keputusan kabinet.
“Kami akan mempertimbangkan keputusan ini dengan cermat, alih-alih terburu-buru dalam mengambil keputusan,” kata Peters.
Bersama dengan Partai Hijau, sejumlah partai oposisi seperti Partai Buruh dan Te Pati Maori, mendukung pengakuan resmi untuk negara Palestina. Seorang anggota parlemen dari Partai Buruh, Peeni Henare, mengatakan bahwa Selandia Baru memiliki sejarah yang teguh dalam prinsip dan nilai-nilainya, namun dalam kasus ini “tertinggal”.
